Pemerintah Miliki Perjanjian dengan Swiss untuk Perangi Kejahatan Perpajakan

MLA-Yasonna-dan-Menteri-Kehakiman-Swiss-

EmitenNews – Pemerintah kini memiliki alat dalam memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud). Itu mengemuka dari hadirnya perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) yang ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter.

Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, Selasa (5/2/2019), perjanjian yang ditandatangani Senin (4/2/2019) itu, dicapai melalui perjalanan cukup panjang. Setidaknya, ada dua kali putaran perundingan, di Bali pada 2015 dan di Bernerhof Bern, Swiss, 2017.

Menurut Yasonna, perjanjian yang bisa digunakan untuk memerangi kejahatan perpajakan itu, terdiri dari 39 pasal. Antara lain mengatur bantuan hukum pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini, salah satu bagian penting dalam mendukung proses hukum pidana di negara peminta.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/2/2019), Menteri Yasonna menyebutkan, perjanjian MLA itu bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.

Comments are closed here.